Kabupaten Sidoarjo menghadapi tantangan keuangan yang menjadi fokus pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Persoalan ini mencakup piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai Rp510,651 miliar, penundaan pembayaran jasa pelayanan tenaga kesehatan, serta pengurangan anggaran pemberdayaan UMKM.
Fraksi PKS-PPP DPRD Kabupaten Sidoarjo menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD 2027 dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat (30/10/2026). Mereka menyoroti berbagai isu keuangan yang dianggap memerlukan penyelesaian segera.
Juru Bicara Fraksi PKS-PPP, Afdal M. Ikhsan, menyoroti besarnya piutang PBB-P2 yang mencapai Rp510,651 miliar. Piutang ini termasuk yang bersifat historis dari pelimpahan KPP Pratama. Ia menilai ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Fraksi PKS-PPP mempertanyakan langkah konkret Pemkab dalam menyelesaikan piutang tersebut. Termasuk dalam pertanyaan ini adalah pembenahan data wajib pajak, verifikasi piutang yang masih bisa ditagih, serta kemungkinan pemberian stimulus atau diskon bagi masyarakat.
"Bagaimana langkah konkret Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pembersihan data, verifikasi ketertagihan, serta pemberian stimulus atau diskon piutang PBB-P2 tanpa memberatkan masyarakat miskin?" kata Afdal M. Ikhsan.
Selain isu pajak, Fraksi PKS-PPP juga mengkritik penundaan pembayaran jasa pelayanan tenaga kesehatan di sejumlah Puskesmas. Penundaan ini terjadi sejak November 2025 dan dikaitkan dengan belum disahkannya Peraturan Bupati (Perbup) tentang retribusi dan jasa pelayanan.
Kondisi ini dinilai membutuhkan kepastian hukum agar hak tenaga kesehatan tidak terus tertunda. Fraksi meminta Pemkab menjelaskan langkah-langkah spesifik untuk menyelesaikan masalah ini.
Selain itu, Fraksi PKS-PPP juga mempertanyakan piutang klaim BPJS Kesehatan di RSUD RT Notopuro yang mencapai Rp55 miliar. Afdal meminta Pemkab menjelaskan kapan regulasi jaspel dapat diselesaikan serta strategi mempercepat pencairan klaim BPJS agar tidak mengganggu operasional rumah sakit.
"Kapankah Perbup jaspel dipastikan selesai untuk disahkan? Dan apa strategi percepatan pencairan klaim BPJS Kesehatan agar operasional rumah sakit tidak terganggu?" ujarnya.
Sorotan berikutnya menyasar sektor ekonomi kerakyatan. Fraksi PKS-PPP mengungkapkan adanya pemangkasan anggaran pemberdayaan UMKM sebesar 64 persen. Anggaran program perikanan budidaya juga mengalami pengurangan sebesar 23 persen.
Pengurangan ini dipertanyakan karena UMKM dan sektor perikanan dianggap penting dalam menopang perekonomian masyarakat Sidoarjo. Fraksi meminta Pemkab menjelaskan alasan pemangkasan serta memastikan program pemberdayaan tetap berjalan.
Di sisi lain, kenaikan target Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman sebesar Rp43 miliar juga menjadi perhatian. Afdal mengingatkan agar peningkatan penerimaan pajak tidak justru membebani pelaku usaha kecil, terutama warung kopi dan warung makan dengan omzet di bawah Rp10 juta per bulan.
Di sektor pendidikan, Fraksi PKS-PPP menyoroti alokasi belanja pendidikan dalam RAPBD 2027 yang mencapai Rp899,479 miliar. Fraksi meminta penjelasan mengenai penghitungan anggaran tersebut untuk memastikan pemenuhan ketentuan belanja pendidikan minimal 20 persen.
Termasuk dalam penjelasan ini adalah penandaan subkegiatan agar sesuai dengan ketentuan mandatory spending. Fraksi menekankan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap aturan anggaran pendidikan.
Persoalan pungutan liar dan penahanan ijazah di sekolah negeri juga diminta mendapat perhatian serius. Pemkab Sidoarjo didesak mengambil langkah konkret agar praktik tersebut tidak merugikan siswa maupun masyarakat.
Fraksi PKS-PPP menilai isu-isu ini memengaruhi kualitas pendidikan dan keadilan sosial. Mereka meminta Pemkab menyelesaikan masalah secara tuntas.
Seluruh sorotan ini diharapkan menjadi dasar perbaikan kebijakan keuangan daerah. Fraksi berharap Pemkab Sidoarjo dapat menyelesaikan masalah yang telah lama terjadi dan memastikan alokasi anggaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Kritik dan rekomendasi dari Fraksi PKS-PPP diharapkan mampu memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah. Dengan langkah-langkah konkrit, diharapkan Sidoarjo dapat mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.
Fraksi PKS-PPP menyoroti kondisi keuangan daerah dalam RAPBD Sidoarjo 2027 berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat paripurna. Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp4,604 triliun sesuai angka yang diungkapkan selama pertemuan tersebut.
Belanja daerah direncanakan sebesar Rp5,151 triliun, sehingga RAPBD 2027 mencatat defisit sekitar Rp546,677 miliar. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan neto dengan nilai yang sama.
Fraksi PKS-PPP mencatat penurunan belanja daerah sebesar Rp564,736 miliar. Penurunan ini dikaitkan dengan pengurangan transfer pemerintah pusat sebesar Rp614,447 miliar serta belum adanya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pemkab Sidoarjo diminta untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja daerah. Kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, diharapkan tetap menjadi fokus utama.
"APBD tidak hanya menjadi dokumen anggaran, tetapi juga wujud nyata komitmen pemerintah terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan anggaran yang bebas dari praktik koruptif dan kebocoran PAD," tegas Afdal dalam pernyataannya. Fraksi PKS-PPP mengapresiasi penyusunan RAPBD 2027 oleh Pemkab Sidoarjo, namun menuntut jawaban atas catatan dan pertanyaan yang diajukan dalam tahapan pembahasan selanjutnya.
Fraksi berharap anggaran daerah tidak hanya tersusun dalam bentuk angka-angka, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama kelompok ekonomi kecil dan warga yang membutuhkan pelayanan dasar.
"Fraksi PKS-PPP menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mengedepankan kolaborasi antara berbagai pihak untuk memastikan bahwa APBD 2027 tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan hasil maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sidoarjo," pungkasnya. Penekanan ini menunjukkan keinginan fraksi untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan berdampak nyata.
Kondisi keuangan daerah dan alokasi anggaran menjadi fokus utama pembahasan RAPBD 2027, dengan harapan kebijakan keuangan dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat secara lebih tepat.
