Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat pengerjaan normalisasi sejumlah sungai utama hingga Desember 2026 untuk mengantisipasi peningkatan risiko banjir menjelang musim hujan 2026/2027. Langkah mitigasi ini dilakukan menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi puncak curah hujan di Jakarta pada Februari 2027.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan kebijakan percepatan infrastruktur pengendali air tersebut seusai memimpin rapat koordinasi penanggulangan bencana di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/11). Pertemuan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi DKI Jakarta itu membahas langkah mitigasi sekaligus mematangkan kesiapsiagaan seluruh elemen kota dalam menghadapi musim penghujan.
Rapat tersebut membahas ancaman cuaca ekstrem, kesiapan sarana pengendali banjir, serta pembagian tugas operasional antarlembaga di wilayah ibu kota. Pramono menjelaskan pentingnya konsolidasi lintas instansi untuk melindungi keselamatan seluruh warga.
"“Dalam rapat tadi dibahas secara detail apa yang menjadi tugas dan sekaligus dukungan yang dapat dilakukan seluruh pemangku kepentingan dan institusi yang ada di Jakarta,"” ujarnya.
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan langkah pencegahan banjir sejak dini agar seluruh satuan kerja dapat bergerak cepat ketika kondisi darurat terjadi. Kolaborasi lintas sektor ini mencakup pemantauan titik genangan hingga mobilisasi bantuan teknis ke kawasan rawan banjir.
Berdasarkan paparan BMKG, wilayah Jakarta berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sangat lebat dalam durasi relatif singkat. Kondisi tersebut berisiko memicu genangan luas apabila kapasitas drainase dan sungai perkotaan tidak mampu menampung debit air.
Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyikapi peringatan BMKG tersebut dengan mempercepat pengerukan serta pelebaran alur sungai di sejumlah titik rawan luapan. Pemprov DKI Jakarta memusatkan pengerjaan pada empat aliran sungai utama, yaitu Sungai Ciliwung, Kali Angke, Kali Krukut, dan Kali Cakung Lama.
Pemerintah daerah menargetkan pengerjaan normalisasi keempat sungai tersebut terus berlangsung hingga Desember 2026, sebelum curah hujan meningkat secara signifikan pada pergantian tahun. Pramono menegaskan jajarannya akan mempercepat proyek tersebut untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan pada Januari dan puncaknya pada Februari 2027.
"Sekarang ini sampai dengan bulan Desember, Pemerintah DKI Jakarta akan terus melakukan normalisasi sungai-sungai yang ada, apakah itu Ciliwung, Angke, Krukut, Cakung Lama, dan sebagainya akan kita kebut untuk mudah-mudahan begitu bulan Januari mulai curah hujan tinggi dan kemudian Februari puncaknya," tutur Gubernur Pramono.
Ekskavator dan sejumlah alat berat dikerahkan untuk mengeruk sedimentasi lumpur yang mendangkalkan alur sungai agar kapasitas tampung air meningkat. Petugas juga mempercepat pengerjaan tanggul penahan tanah untuk memastikan aliran air menuju muara tetap lancar dan tidak meluap ke permukiman warga.
Selain empat sungai utama, Pramono memberikan perhatian khusus terhadap kawasan Jakarta Barat yang memiliki kerentanan tinggi terhadap hujan lebat. Wilayah tersebut membutuhkan penanganan ekstra karena berpotensi menghadapi genangan akibat hujan lokal maupun aliran air kiriman.
Pemprov DKI Jakarta memfokuskan pembenahan infrastruktur pengendali banjir di Jakarta Barat melalui peningkatan kapasitas Kali Angke dan optimalisasi Cengkareng Drain. Peningkatan kapasitas kedua saluran tersebut diharapkan dapat mempercepat aliran air hujan menuju muara di pesisir utara.
Pramono tidak hanya menekankan penyelesaian proyek fisik, tetapi juga meminta seluruh personel lapangan meningkatkan kesiapsiagaan dan kecepatan respons dalam menangani banjir. Ia juga menginstruksikan penguatan koordinasi antara BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, dan Dinas SDA.
Sinergi antara tiga lembaga tersebut diperlukan untuk memastikan informasi peringatan dini cuaca dapat diterima dan ditindaklanjuti secara cepat. Petugas di posko bencana juga mampu memantau pergerakan awan hujan secara real-time serta mengoperasikan pompa pengendali air sebelum genangan meluas.
Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyiagakan ratusan stasiun pompa stasioner dan puluhan unit pompa bergerak di sejumlah titik cekungan yang rentan tergenang. Petugas juga rutin memeriksa kesiapan pintu air serta membersihkan saringan sampah untuk menghindari hambatan aliran air saat hujan deras.
Rapat koordinasi Forkopimda tersebut melibatkan unsur pertahanan dan keamanan dari TNI serta Polri. Personel TNI dan Polri bersama aparat sipil disiapkan untuk memperkuat operasi tanggap darurat, evakuasi warga, serta pengamanan logistik di lokasi bencana.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk mendampingi aspek legalitas pelaksanaan proyek normalisasi sungai. Pramono menyampaikan rasa syukurnya atas kekompakan antarinstitusi dalam mematangkan persiapan menghadapi musim penghujan.
"Kami bersyukur karena dengan keterbukaan, saling percaya, dan saling mendukung, mudah-mudahan berbagai langkah antisipasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik," katanya. Pendampingan hukum dari kejaksaan diharapkan memastikan kelancaran proses pembebasan lahan dan pengerjaan konstruksi sungai agar berjalan transparan sesuai ketentuan. Pengawalan tersebut juga diharapkan mengurangi kendala administratif sehingga proyek dapat selesai tepat waktu.
Pramono menegaskan kembali bahwa penanganan banjir di ibu kota memerlukan keterlibatan aktif seluruh pihak secara berkelanjutan. Kolaborasi ini mencakup keakuratan prakiraan cuaca dari BMKG, kesiapan infrastruktur sungai dari dinas teknis, hingga kesiapsiagaan personel di lapangan.
Pemprov DKI Jakarta berharap percepatan normalisasi sungai dan koordinasi lintas instansi Forkopimda dapat mengurangi risiko serta dampak banjir selama musim hujan 2026/2027. Seluruh jajaran pemerintah daerah dikerahkan untuk memastikan keselamatan masyarakat Jakarta dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
