Soal Penebalan Keamanan di DKI Jakarta, Pramono Ikuti Pemerintah Pusat

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti keputusan pemerintah pusat terkait penebalan keamanan di wilayah DKI Jakarta. Pramono menekankan bahwa pihaknya akan mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini.

Pernyataan ini disampaikan oleh Pramono sebagai respons terhadap rencana penebalan keamanan di Ibu Kota yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengikuti keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat.

"Tentunya urusan yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan itu memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sehingga dengan demikian, Pemerintah DKI Jakarta memberikan support, mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan untuk pengamanan di ibu kota ini," kata Pramono di Balai Kota, Rabu (4/11/2026).

"Di sisi lain, Pramono menyampaikan sebagai ibu kota negara yang kini menjadi kota global, ia mengapresiasi upaya pengamanan di Jakarta. Namun di sisi lain, ia enggan Jakarta dikaitkan dengan isu politik yang saat ini berkembang di masyarakat."

"Tetapi secara prinsip sebagai gubernur saya tidak ingin masuk pada wilayah hal yang berkaitan dengan apa yang berkembang terakhir-terakhir ini,"” kata Pramono.

TNI Angkatan Laut (TNI AL) merencanakan pengerahan total sebanyak 20.980 personel untuk memperkuat pengamanan dan mengantisipasi perkembangan situasi di wilayah DKI Jakarta. Rencana ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan keamanan wilayah ibu kota.

Pengerahan pasukan ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan instruksi Surat Telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Langkah ini melibatkan berbagai satuan di wilayah Jakarta serta satuan dari luar daerah yang berada di bawah kendali operasi (BKO) Kodam Jaya.

Pada tahap pertama, TNI AL telah mengerahkan 2.100 personel dari satuan eksisting wilayah Jakarta, yang terdiri dari unsur Korps Marinir, Koarmada I, Kodaeral III, dan Kolinlamil. Pengerahan ini dilakukan pada 2 November 2026.

Tahap kedua dan ketiga akan dilaksanakan pada 4 November 2026 dengan mengerahkan 5.740 personel. Sementara itu, tahap keempat akan melibatkan 13.140 personel dari Mabesal dan jajaran wilayah Jakarta.