Pemerintah pusat menyebarkan bantuan tanggap darurat tahap kedua senilai Rp1,235 triliun guna menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah Indonesia. Bantuan tersebut difokuskan untuk melindungi kesehatan masyarakat yang terdampak serta menjaga kebutuhan alat pemadam api di lapangan.
Sebelumnya pemerintah telah memberikan bantuan pada fase pertama tanggal 7 September 2026 kepada para gubernur beserta 35 kabupaten/kota yang mengalami dampak karhutla. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono menyatakan bahwa dana tahap kedua sudah ditransfer hari Kamis (22/10/2026).
Sugiono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/10/2026) berkata "Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp 1.235 triliun,".
Bantuan tersebut dialokasikan ke tujuh provinsi dengan masalah api hutan serta lahan yakni Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Riau.
Pemerintah menekankan penggunaan dana untuk melindungi warga dari paparan asap yang bisa mengganggu kesehatan pernapasan. Upaya ini mencakup layanan medis gratis, pembagian masker, oksigen portabel, serta tempat tinggal beroksigen bagi kelompok rentan.
Selain itu pemerintah menggunakan bantuan tersebut guna memenuhi kebutuhan petugas pemadam di lapangan. Peralatan seperti alat pelindung diri, pompa air bertekanan tinggi, tangki penampungan, selang pemadaman dan peralatan penyuntik air untuk lahan gambut disiapkan sebagai bagian dari upaya pengendalian api.
Pemerintah juga melakukan konstruksi sumur bor pada beberapa titik rawan terjadi karhutla. Langkah ini didampingi dengan persediaan logistik serta dukungan operasional bagi para pekerja yang menangani masalah tersebut.
Untuk mempercepat proses pemadam, pemerintah mengirim sekitar 71 ribu personel gabungan dari berbagai instansi. Mereka menjalankan tugas penanganan melalui jalur darat dan udara untuk membendung kobaran api di lahan gambut maupun semak belukar.
Sugiono menyatakan bahwa kerja sama seluruh pelaku penting dalam meningkatkan kecepatan pengaturan karhutla dan pulihnya kondisi masyarakat terdampak. Pemerintah harap bantuan yang diberikan dapat mendukung upaya tanggap darurat secara optimal.
Sugiono menegaskan "Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan tanggap darurat karhutla, kemudian membantu masyarakat yang terdampak semaksimal mungkin, dan juga merupakan wujud dari upaya keras pemerintah dalam rangka menangani kebakaran hutan dan lahan,".
Pemerintah sedang mempertimbangkan tawaran dari negara lain mengenai penyaluran bantuan untuk membantu pemadaman api di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih melihat jenis peralatan apa saja yang dibutuhkan agar bisa disesuaikan dengan keadaan lapangan.
Kepala BNPB Letnan Jenderal Kristomei Sianturi menyatakan pihaknya akan menerima dukungan internasional jika kondisi dalam negeri belum memiliki alat tertentu. Langkah ini dilakukan demi penggunaan sumber daya luar negeri secara efektif dan tepat tujuan.
Kristomei mengungkapkan "Ya sudah ada beberapa negara yang menawarkan kepada kita, saat ini memang kita butuh waktu untuk menginventarisasi bantuan apa saja gitu ya. Sehingga nanti kalau emang kita tidak bisa dan alatnya tidak ada di kita, ya kita minta kepada mereka. Jadi bantuan itu biar maksimal, tepat guna, tepat sasaran, gitu ya,".
Singapura menjadi salah satu negara yang sudah memberikan surat penawaran resmi untuk meminjam perangkat pemadaman api hutan serta lahan. Meski demikian, BNPB masih mengevaluasi jenis perlengkapan apa saja yang sangat dibutuhkan guna mendukung operasi pencegahan kebakaran tersebut.
Kristomei menyatakan bahwa Indonesia telah memiliki armada udara dapat digunakan sebagai bantuan dalam upaya pengendalian karhutla termasuk modifikasi cuaca dan distribusi logistik di daerah terpencil. Karena itu, pemerintah akan lebih mengandalkan alat lokal jika kapasitasnya cukup memenuhi.
"Ya saya kira kalau emang kita butuh dan kita nggak punya ya, why not? Tapi kalau kita punya kenapa harus susah-susah minta. Gitu ya. Toh kalau contoh pesawat Hercules, negara lain menawarkan ini lho ada pesawat C-130, lha kita juga ada, kan lebih efektif kita gunakan, ya. Kenapa harus kita pinjem," jelasnya.
Titik Panas di Sejumlah Provinsi
Upaya penanganan karhutla dilakukan di tengah tingginya jumlah titik panas yang terdeteksi melalui pemantauan satelit. Kementerian Kehutanan melaporkan ribuan titik panas di sejumlah provinsi berdasarkan data Sistem Pemantarua Karhutla SiPongi.
Pemantauan tersebut memanfaatkan data dari tiga kelompok satelit, yakni NASA TERRA/AQUA, NASA-SNPP, dan NASA-NOAA20. Data selama 24 jam terakhir hingga Kamis menunjukkan sebaran titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah hingga tinggi di sejumlah wilayah.
SiPongi mencatat 2.302 titik panas di Sumatra Selatan dan 7.502 titik panas di Kalimantan Tengah. Sementara itu, Kalimantan Selatan mencatat 1.482 titik panas dan Kalimantan Barat sebanyak 767 titik panas.
Di Pulau Sumatra, Jambi mencatat 245 titik panas. Sementara itu, data pemantauan yang disampaikan dalam laporan tersebut juga menunjukkan keberadaan titik panas di Riau, meski jumlahnya tidak dirinci.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) turut memantau sebaran titik panas menggunakan satelit Terra, Aqua, Suomi NPP, dan NOAA20. Pengamatan dilakukan pada Kamis, mulai pukul 00.00 hingga 10.00 WIB.
Berdasarkan data yang tercantum di portal bmkg.go.id, Pulau Kalimantan mencatat 7.736 titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah hingga tinggi. Adapun Pulau Sumatra mencatat 1.733 titik panas dalam periode pengamatan tersebut.
Di Pulau Jawa, BMKG mendeteksi 272 titik panas. Sementara itu, Pulau Sulawesi mencatat 245 titik panas berdasarkan pemantauan satelit.
Pemantauan juga menunjukkan 10 titik panas di Kepulauan Nusa Tenggara serta 13 titik panas di wilayah Papua dan Maluku. Data tersebut menjadi salah satu acuan bagi pemerintah untuk memetakan wilayah yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
