Harga beras eceran masih menjadi perhatian pemerintah karena terus mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional maupun gerai modern.
Kondisi ini menjadi sorotan mengingat cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog justru mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah.
Perum Bulog saat ini menguasai cadangan beras sekitar 5 juta ton yang tersimpan di berbagai fasilitas penyimpanan. Jumlah tersebut menjadi rekor baru dalam pengelolaan cadangan beras nasional.
Besarnya stok beras pemerintah seharusnya dapat membantu menjaga stabilitas pasokan sekaligus menekan harga di tingkat konsumen. Namun, kenyataannya harga beras masih tinggi dan membebani daya beli masyarakat.
Kementerian Pertanian (Kementan) menduga kenaikan harga tersebut tidak terlepas dari ulah sejumlah spekulan yang mempermainkan rantai distribusi beras.
Wakil Menteri Pertanian Saleh Mustafa mengungkapkan adanya indikasi permainan mafia pangan dalam tata niaga beras nasional.
"Ada pelaku yang bermain. Mungkin teman-teman pernah lihat beberapa waktu lalu Pak Amran menyampaikan bagaimana mafia pangan beras fortifikasi, kemudian tahun 2025 beras premium menjadi suatu persoalan," ujar Saleh dalam acara Agrifood Forum 2026.
Saleh mengatakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah mengambil langkah untuk menindak pihak-pihak yang diduga mempermainkan tata niaga beras.
Penertiban dilakukan dengan melibatkan aparat penegak hukum, terutama terhadap persoalan beras premium dan beras fortifikasi.
Kementan juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak dugaan pelanggaran dalam distribusi komoditas pangan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah praktik spekulasi yang berpotensi mengganggu pasokan dan stabilitas harga beras.
Selain penindakan hukum, pemerintah mengandalkan intervensi pasar melalui penyaluran beras cadangan pemerintah.
Saleh menilai distribusi beras dengan harga terjangkau perlu dilakukan secara berkala untuk membantu mengendalikan kenaikan harga.
Kementan turut memantau perkembangan harga beras di berbagai kabupaten dan kota. Pemantauan tersebut dilakukan agar pemerintah dapat mengetahui wilayah yang mengalami kenaikan harga sekaligus mengantisipasi gangguan pasokan.
Jika ditemukan lonjakan harga di suatu daerah, pemerintah dapat segera menggelar operasi pasar. Melalui langkah ini, pasokan beras pemerintah disalurkan ke pasar setempat untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas harga.
Di sisi lain, kenaikan harga beras juga dipengaruhi faktor eksternal, termasuk kondisi iklim global. Perubahan cuaca ekstrem berpotensi mengganggu produksi beras di sejumlah negara produsen utama dunia.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan fenomena El Nino telah memicu kekeringan di sejumlah wilayah sentra produksi padi. Kondisi tersebut berdampak terhadap hasil panen petani dan berpotensi mengurangi pasokan beras.
Dampak anomali iklim tidak hanya dirasakan Indonesia, tetapi juga negara produsen beras lainnya. Rizal menyebut India, China, Thailand, dan Vietnam turut menghadapi tantangan produksi akibat kondisi cuaca ekstrem.
Rizal setuju bahwa operasi pasar harus dilakukan secara cepat untuk membantu menekan harga beras eceran. Oleh karena itu, Bulog berupaya memangkas proses birokrasi agar penyaluran cadangan beras pemerintah ke daerah dapat berlangsung lebih cepat.
Bulog memberikan instruksi kepada jajarannya untuk segera mengirimkan pasokan ke wilayah yang mengalami kenaikan harga tanpa menunggu seluruh proses administrasi selesai. Rizal menjelaskan pendekatan ini diterapkan agar penanganan gejolak harga tidak terhambat oleh urusan birokrasi.
""Begitu ada indikasi (kenaikan harga beras di suatu wilayah), langsung eksekusi, laporan sambil jalan. Jadi, tidak perlu buat surat dulu, langsung mainkan dulu, baru nanti laporannya menyusul. Istilahnya kami di tentara itu PDUB, pukul dulu urusan belakang,"" ujar Rizal.
Rizal meminta seluruh pimpinan kantor cabang Bulog memprioritaskan langkah pengendalian harga ketika menemukan kenaikan di wilayah masing-masing. Menurutnya, kecepatan penyaluran pasokan menjadi hal penting agar gejolak harga tidak semakin meluas.
Dia menekankan bahwa proses administrasi yang terlalu lama berisiko membuat harga beras semakin tinggi. Ketika harga telanjur melonjak, upaya untuk menurunkannya kembali membutuhkan penanganan yang lebih sulit.
""Kalau tunggu administrasi, harganya meroket. Kalau sudah naik, mohon maaf, susah diturunkan. Oleh karena itu, perlu tindakan cepat, tepat, dan singkat,"" ujar Rizal.
Dengan percepatan distribusi tersebut, Bulog berharap dapat segera menambah pasokan di wilayah yang mengalami kenaikan harga. Langkah ini juga bertujuan untuk menjaga ketersediaan beras di pasar dan mengantisipasi potensi gangguan distribusi.
Pemerintah mengandalkan dua langkah utama untuk menjaga stabilitas harga beras, yaitu penindakan terhadap dugaan praktik mafia pangan dan percepatan operasi pasar. Kedua upaya ini diharapkan dapat memastikan stok beras pemerintah tersalurkan sesuai kebutuhan masyarakat.
