Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengeluarkan serangkaian instruksi mitigasi guna mengantisipasi bencana hidrometeorologi yang melanda berbagai wilayah di Indonesia. Instruksi ini ditujukan kepada pemerintah daerah, relawan, serta masyarakat umum untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi banjir, tanah longsor, dan bencana lain yang disebabkan oleh cuaca ekstrem.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas, Berton SP Panjaitan, menginstruksikan pemerintah daerah segera mengaktifkan posko siaga. Ia juga menekankan pentingnya memeriksa kesiapan peralatan serta logistik kebencanaan yang tersedia.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers daring yang digelar dari Jakarta pada Kamis, 29 Oktober 2026. Berton menekankan bahwa langkah-langkah proaktif harus segera dilakukan demi meminimalkan risiko bencana.

"Untuk itu, kami bisa sampaikan aktifkan posko siaga, cek kesiapsiagaan peralatan maupun logistik yang sudah ada di wilayah masing-masing," ujar Berton.

"Berton juga meminta para bupati dan wali kota mengoptimalkan upaya pencegahan banjir sebelum hujan lebat melanda. Pemerintah daerah perlu memastikan saluran air berfungsi dengan baik serta memetakan wilayah yang rawan banjir dan longsor, termasuk kawasan pesisir."

"Bersihkan sungai, drainase, gorong-gorong sebelum puncak hujan tiba. Petakan dan pantau wilayah rawan banjir, longsor, dan terutama masyarakat yang ada di pesisir," sambung Berton.

"Selain itu, pemerintah daerah diminta menentukan jalur evakuasi dan menyebarluaskan informasi peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kesiapan layanan kesehatan, dapur umum, dan tempat pengungsian juga perlu dipastikan untuk membantu warga apabila bencana terjadi."

"Serta siapkan layanan kesehatan, dapur umum, dan tempat pengungsian serta hal-hal yang lain yang diperlukan untuk kesiapsiagaan banjir atau pun longsor," tutur Berton.

BNPB juga menekankan pentingnya keselamatan para relawan yang turut serta dalam penanganan bencana. Hal ini disampaikan menyusul adanya laporan mengenai sejumlah relawan yang mengalami gangguan kesehatan saat menjalankan tugas kemanusiaan di lapangan.

"Mengingat beberapa relawan yang mengalami adanya terganggu kesehatan, kami mengimbau kepada relawan agar tetap waspada terhadap kesehatan pribadi," kata Berton.

"Berton menegaskan, setiap kegiatan relawan harus mengikuti arahan pos komando agar penanganan bencana berjalan terkoordinasi. Penugasan juga perlu disesuaikan dengan rencana operasi yang telah ditetapkan komandan posko."

"Di mana, perlu kami sampaikan bahwa keterlibatan relawan harus berdasarkan rencana operasi pos komando, jadi tidak lepas dari apa yang sudah direncanakan oleh komandan kita di dalam posko sehingga rencana tersebut bisa terlaksana dengan baik," sambung dia.

"BNPB juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memastikan adanya petugas keselamatan atau safety officer di lokasi operasi berisiko tinggi, termasuk saat pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Petugas tersebut bertugas memantau kondisi lapangan serta memastikan relawan beristirahat atau mendapatkan pelayanan kesehatan ketika mengalami kelelahan maupun menghadapi situasi berbahaya."

"Tentu perlu ada safety officer di lokasi saat tim relawan melakukan pemadaman, sehingga ketika ada asap beralih dari suatu tempat ke tempat lain atau adanya kelelahan dari relawan, safety officer bisa menyampaikan untuk beristirahat bahkan untuk pulang mungkin atau mendapatkan pelayanan kesehatan bila diperlukan," ucap Berton.

"Ia juga menekankan pentingnya pengarahan sebelum operasi dan evaluasi setelah kegiatan selesai. Melalui kedua tahapan tersebut, tim dapat membahas kendala yang muncul selama bertugas sekaligus mengidentifikasi potensi risiko agar kejadian serupa dapat dicegah."

"Pembekalan atau briefing perlu dilakukan sebelum mulai operasi serta setelah lakukan operasi dilakukan debriefing sehingga potensi apa yang terjadi selama melakukan operasi tersebut dapat didiskusikan, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama operasi bisa dihindari di kemudian hari," sambung Berton.

"Dalam penanganan karhutla, pengerahan relawan harus disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing personel. Relawan juga wajib memahami dasar-dasar pemadaman api, jenis kebakaran, teknik pemadaman, serta prosedur keselamatan bagi diri sendiri dan anggota tim."

"Jadi pengerahan relawan ini tidak boleh melebihi dari apa yang menjadi kapasitasnya serta relawan yang terlibat memiliki pengetahuan terhadap pemadam karhutla diantaranya pemahaman fire triangle, tipe kebakaran, metode dan teknik pemadaman serta prosedur keselamatan diri maupun tim," ucap Berton.

"BNPB turut mengingatkan pengelola relawan agar memastikan setiap personel menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai standar sebelum diterjunkan ke lokasi berbahaya. Perlengkapan tersebut mencakup helm keselamatan, kacamata pelindung, masker N95, pakaian tahan panas, sarung tangan tahan panas, sepatu lapangan, serta perlengkapan pendukung lainnya."

"Kami menyampaikan bahwa perlu setiap orang, setiap relawan menggunakan APD yang standar ada helm keselamatan atau safety helmet, kemudian kaca pelindung, masker yang memang standar N95, pakaian kerja yang tahan panas, sarung tangan kulit ataupun tahan panas, sepatu lapangan, serta rangsel dan perlengkapan lapangan lainnya perlu dimiliki," sambung dia.

Selain itu, BNPB mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan secara mandiri. Langkah ini meliputi menjaga kebersihan lingkungan dan menyiapkan kebutuhan darurat yang diperlukan saat terjadi bencana.

"Kami mengimbau agar masyarakat membersihkan saluran air di sekitar rumah dan jangan membuang sampah dimanapun terutama ke badan sungai. Kenali jalur evakuasi, siapkan tas siaga, dan dokumen penting untuk dijaga dari sekarang," kata Berton.

Masyarakat diminta untuk membersihkan saluran air di sekitar rumah secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta mengenali jalur evakuasi yang telah ditetapkan. Selain itu, penting untuk mengamankan dokumen-dokumen penting dalam tas siaga bencana.

Bagi warga yang tinggal di sekitar lereng gunung atau bantaran sungai, BNPB menyarankan untuk lebih waspada terhadap tanda-tanda potensi tanah longsor maupun banjir. Kewaspadaan ini harus ditingkatkan saat cuaca ekstrem seperti hujan lebat atau gelombang tinggi terjadi.

Ketika kondisi tersebut muncul, warga diminta untuk menjauhi sungai, lereng, dan area pantai. Aktivitas melaut juga perlu dihentikan demi menjamin keselamatan diri sendiri dan orang lain.

BNPB mengingatkan masyarakat agar selalu mengikuti perkembangan situasi kebencanaan melalui saluran resmi pemerintah. Informasi terkini dapat diperoleh dari BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

"Apabila hujan lebat, jauhi sungai, lereng dan pantai, jangan melaut saat gelombang tinggi. Serta ikuti informasi resmi dari BNPB, BMKG, BPPD setempat serta instansi yang terkait," tandas Berton.