Badan Gizi Nasional (BGN) sedang mempersiapkan sebuah marketplace bernama Loka MBG guna mencegah terjadinya praktik monopoli harga bahan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa platform ini dirancang untuk menghubungkan petani dan peternak langsung dengan pengelola dapur MBG melalui sistem pengadaan yang transparan.
"“Nah, kami ingin membangun marketplace MBG, maka kami namakan Loka MBG,"
Menurut Sudaryono, hal tersebut disampaikan dalam paparannya di Usmar Ismail Hall, Jakarta, pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Loka MBG akan memanfaatkan ekosistem Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Melalui platform ini, BGN bertujuan untuk mendorong terjadinya transaksi langsung antara produsen pangan dengan pengelola dapur MBG.
"Siapa yang masuk ke dalam marketplace ini adalah asosiasi dan koperasi peternak dan petaninya, jadi asosiasinya langsung dijual dengan harga acuan pemerintah,"
Sudaryono menegaskan bahwa hal ini dimaksudkan agar pasokan bahan pangan dapat tersedia secara stabil dengan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.
"Menurut Sudaryono, pengadaan bahan pangan melalui Loka MBG diharapkan memberikan manfaat bagi produsen maupun konsumen. Selain membantu petani dan peternak mendapatkan harga yang wajar, skema tersebut diharapkan mendukung stabilitas harga dan pasokan pangan di masyarakat."
Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem pengadaan yang lebih efisien dan adil bagi semua pihak terkait.
"Sehingga kita MBG ini menjadi emerging market yang kemudian bisa mendistorsi inflasi, harga dan pasokan pangan di rakyat, sehingga kita betul-betul bisa melindungi konsumen dan kita ikut berperan untuk kemudian mendukung produsen peternak dan petani kita, sehingga barang-barang yang dihasilkan itu dibeli dengan harga yang wajar,"
Sudaryono menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengadaan untuk mencegah korupsi dan manipulasi harga.
"Pada tahap awal, Loka MBG akan memprioritaskan pengadaan beras, minyak, daging ayam, daging sapi, daging kerbau, telur, ikan, dan susu. BGN juga menegaskan bahwa pengadaan beras dan minyak untuk program tersebut tidak boleh menggunakan produk bersubsidi Beras Kita dan Minyak Kita."
Ia menyatakan bahwa sistem digital ini akan membantu memantau alur distribusi bahan pangan secara real-time.
"Insyaallah di November kami soft launching, di Desember akan grand launching. 7 hal, yakni beras dan minyak (tidak boleh Beras Kita dan Minyak Kita), kemudian ada daging ayam, sapi, dan kerbau, lalu telur, ikan, dan susu. 7 ini dulu,"
Sudaryono menegaskan bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kualitas dan keterjangkauan bahan pangan yang disediakan.
"BGN berencana menandatangani kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebelum meluncurkan platform tersebut secara bertahap. Kementerian Perdagangan juga diharapkan dapat terlibat dalam pengawasan harga dan ketersediaan bahan pangan di berbagai sentra produksi."
Ia menekankan bahwa Loka MBG bukan hanya sekadar platform perdagangan, tetapi juga alat pengawasan dan peningkatan akuntabilitas.
"Ini insyaallah ya, besok kita tanda tangan dengan Pak Menteri Dikdasmen, kemudian nanti di November kami soft launching, Desember di sentra-sentra. Sehingga Pak Mendag, Bapak bisa kontrol kami,"
Sudaryono menegaskan bahwa semua pihak harus berkomitmen untuk menjaga integritas sistem yang telah dirancang secara matang.
BGN juga memperketat pengawasan terhadap standar kebersihan dan keamanan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Setiap dapur MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional.
Selain itu, pengelola dapur harus dilengkapi dengan juru masak yang kompeten dan terlatih untuk menjaga kualitas serta keamanan makanan yang disajikan kepada siswa.
"Terus kemudian kami wajibkan semua dapur harus punya juru masak atau ada chef-nya. Kalau enggak ada chef-nya, kacau,"
Sudaryono menekankan bahwa kebersihan dan sanitasi merupakan aspek krusial dalam menjamin kesehatan peserta didik.
"BGN juga memilih memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan dapur MBG daripada menyerahkan seluruh penyediaan makanan kepada sejumlah perusahaan katering besar. Menurut Sudaryono, kebijakan tersebut bertujuan membuka lapangan kerja dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program."
Ia menyatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap standar higiene akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku.
"Kalau mau enggak ada masalah sama sekali, dikasih saja ke perusahaan catering besar. Mungkin tiga atau empat biji, sudah pasti standarnya bagus semua. Tapi kan enggak. Kita mau ada pemberdayaan,"
Sudaryono menegaskan bahwa evaluasi rutin akan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar tersebut.
"Untuk memastikan tenaga kerja lokal mampu memenuhi standar kebersihan, BGN akan memberikan pelatihan kepada para pekerja dapur. Sudaryono menilai, kebiasaan memasak di rumah perlu disesuaikan dengan prosedur pengolahan makanan di dapur profesional."
Ia menambahkan bahwa pelatihan bagi tenaga kerja di dapur MBG juga akan diperkuat secara berkala.
"Dia biasa motong kubis di lantai di rumahnya, begitu disuruh motong di meja, enggak bisa. Ini harus di-training,"
Sudaryono menekankan bahwa kualitas makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga aspek keamanan dan nutrisi.
"Pengawasan juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri dengan mendorong kepala daerah melakukan inspeksi mendadak ke dapur MBG. Pemeriksaan tersebut mencakup standar kebersihan, kelayakan fasilitas, serta kapasitas dapur dalam menyiapkan makanan."
Ia menyatakan bahwa BGN akan bekerja sama dengan dinas kesehatan daerah untuk melakukan inspeksi mendadak.
"Kemarin kami sudah koordinasi dengan Pak Mendagri, jadi nanti kepala daerah itu semua sidak dapur. Jadi standar dapurnya dan kapasitas dapurnya semua dinilai. Ini adalah inovasi kita,"
Sudaryono menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap standar keamanan pangan akan berdampak pada kelangsungan program di wilayah tersebut.
"Selain pemeriksaan langsung, BGN menyiapkan sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dengan menghubungkan kamera pengawas atau CCTV di dapur ke pusat pemantauan. Teknologi ini diharapkan membantu BGN memantau aktivitas pengolahan makanan dan memastikan penerapan standar operasional di lapangan."
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pusat, daerah, dan sekolah dalam menjaga kualitas makanan.
"Jadi dapur itu sudah ada CCTV-nya. CCTV lokal. Maka yang kami lakukan adalah kami ingin CCTV yang gambarnya dinikmati oleh si pemilik dapur itu kemudian bisa kami nikmati dengan cara dikoneksikan ke pusat, kemudian dikasih Artificial Intelligence,"
Sudaryono menegaskan bahwa BGN akan terus memantau dan memberikan dukungan teknis kepada seluruh pelaksana program.
BGN juga mendorong penguatan pendidikan gizi di lingkungan sekolah melalui integrasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kurikulum pendidikan.
Tujuan dari edukasi gizi ini adalah untuk membantu siswa memahami manfaat makanan bergizi serta membangun kebiasaan mengonsumsi makanan sehat sejak usia dini.
Sudaryono menilai bahwa pemahaman masyarakat terhadap kandungan gizi berbagai jenis makanan masih perlu ditingkatkan secara signifikan.
Sebagai contoh, ia menyebutkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami perbedaan manfaat antara sayuran seperti kangkung dan bayam bagi tubuh.
"Di daerah-daerah ini orang enggak tahu kenapa makan kangkung bedanya sama makan bayam tuh apa, enggak ada yang tahu. Tahu-tahunya pokoknya kangkung ditumis pakai ikan asin enak. Jadi pendidikan ini penting supaya orang aware,"
Sudaryono menekankan pentingnya pendidikan gizi yang berbasis fakta ilmiah dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.
"Melalui edukasi tersebut, BGN berharap siswa dapat menerapkan kebiasaan makan sehat, termasuk ketika berada di rumah. Dengan demikian, pemenuhan gizi anak tidak hanya bergantung pada makanan yang disediakan melalui program MBG, tetapi juga didukung pemilihan makanan bergizi dalam kehidupan sehari-hari."
Ia menyatakan bahwa kurikulum harus mencakup materi tentang nutrisi, kesehatan, dan pemilihan makanan yang seimbang.
"Selanjutnya ketika mereka di rumah dengan mereka belanja bahan-bahan makanan yang memiliki kandungan gizi, hal itu dapat menopang pertumbuhan dari anak-anak kita, jadi tidak hanya mengandalkan dari MBG. Itu tujuan dari visinya dari Bapak Presiden kita,"
Sudaryono menegaskan bahwa pendidikan gizi bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat secara luas.