Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang mematangkan persiapan peluncuran program Gentengisasi ASRI yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2026.
Program ini bertujuan untuk mendistribusikan sebanyak 2,4 juta keping genteng hasil produksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Tujuan utama dari distribusi tersebut adalah untuk mendukung perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai wilayah di Indonesia.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan pengiriman genteng menggunakan sebanyak 600 truk yang akan digunakan untuk mengangkut material tersebut.
Ia juga merencanakan untuk mengundang Presiden Republik Indonesia untuk hadir dalam acara peluncuran program tersebut sekaligus melepas keberangkatan armada pengangkut material bangunan.
"Jadi saya mau mengundang Presiden yang pertama program gentengisasi ASRI ya kita sudah siap 8 November," kata Ara di Istana Kepresidenan, pada Senin, 26 Oktober 2026.
Ara menjelaskan bahwa seluruh genteng yang akan dikirim merupakan produk dari UMKM lokal yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Kualitas produk tersebut telah melalui serangkaian uji dan verifikasi untuk memastikan daya tahan serta keandalan dalam penggunaan jangka panjang.
Dengan perkiraan panjang setiap truk sekitar lima meter, iring-iringan dari 600 truk tersebut diperkirakan membentang hingga mencapai tiga kilometer.
"Jadi barangkan kalau satu truk itu kira-kira 5 meter, 5 meter dikali 600 itu ya bisa 3 kilometer. Dan ini semuanya produk UMKM dan sudah SNI," jelas Ara.
Kemudian, Ara menambahkan bahwa kehadiran armada yang panjang ini akan menjadi simbol nyata dari komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas perumahan rakyat.
"Program tersebut akan mendukung perbaikan rumah bagi 49.000 keluarga di Jawa Barat. Pemerintah juga menyiapkan skema distribusi yang memanfaatkan sentra produksi genteng di berbagai daerah agar pelaku UMKM setempat turut memperoleh manfaat ekonomi dari program tersebut."
"Kalau Jawa Tengah misalnya nanti pengirimannya dari Kebumen. Kalau Jawa Timur nanti pengirimannya dari Trenggalek dari UMKM-UMKM kita," urai Ara.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pengecekan terhadap kesiapan pasokan genteng di wilayah Majalengka.
Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan material secara cukup sebelum pelaksanaan pengiriman dimulai pada bulan November mendatang.
"Kami mengecek kesiapan untuk program gentingisasi yang Insya Allah langsung dikawal oleh Pak Gubernur dan Pak Menteri. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan akan diluncurkan oleh Bapak Presiden," ujar Herman dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026).
Pemeriksaan melibatkan tim teknis dari dinas terkait serta perwakilan dari Kementerian PKP untuk memastikan semua proses produksi dan logistik berjalan sesuai rencana.
"Herman menilai program tersebut turut membuka peluang ekonomi bagi para perajin genteng di Jatiwangi. Peningkatan permintaan juga membantu memperluas pasar produk lokal sekaligus menggerakkan usaha lain yang berkaitan dengan proses produksi dan distribusi."
"Dari sisi harga juga lebih bagus, volume permintaan juga meningkat. Pengrajin langsung merasakan dampaknya. Dengan adanya program ini, UMKM semakin banyak pembelinya dan tidak sulit menjual produk," ucapnya.
Selain program Gentengisasi ASRI, Kementerian PKP juga menetapkan target perbaikan 400.000 rumah tidak layak huni sepanjang tahun 2026.
Target ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 45.000 rumah.
Ara menyatakan bahwa program bedah rumah diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia juga menekankan pentingnya pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program tersebut di berbagai daerah, termasuk di Surabaya, Jawa Timur.
"Program bedah rumah, yang kami sangat yakin tahun lalu 45.000 rumah, tahun ini 400.000 rumah, itu sangat berdampak. Tadi pagi jam 09.30 saya masih melakukan bedah rumah di Kota Surabaya," katanya.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian PKP telah mengalokasikan sekitar Rp8,3 triliun dari anggaran yang tersedia khusus untuk program bedah rumah.
Alokasi dana ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memprioritaskan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Dari sekitar Rp 10 triliun yang tersisa, lebih dari 80% atau sekitar Rp 8,3 triliun dialokasikan untuk bedah rumah," ujar Ara di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (4/8/2026).
Kementerian PKP juga menekankan pentingnya pengendalian belanja operasional agar sebagian besar anggaran dapat digunakan secara optimal untuk program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Ara menjelaskan bahwa belanja untuk gaji pegawai, perjalanan dinas, serta kebutuhan birokrasi lainnya tidak mencapai delapan persen dari total anggaran kementerian.
"Ini menunjukkan anggaran kami sangat pro-rakyat. Dari 100% anggaran itu, yang untuk gaji, perjalanan dinas, dan sebagainya tidak sampai 8%," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara bertanggung jawab dan memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ara menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan program tidak cukup diukur dari kepatuhan terhadap prosedur administrasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap pemerataan dan keadilan sosial.
"Secara administratif benar, secara prosedurnya benar, tetapi dampaknya bagi pemerataan dan keadilan sosial harus makin meningkat," katanya.
Kementerian PKP juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program perumahan rakyat.
Ara berharap capaian tata kelola keuangan kementerian dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Semoga ini menjadi pemicu untuk bekerja lebih hati-hati lagi, selalu menjaga integritas dan menjaga kepercayaan," ucap Ara.