Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pengurangan sebagian pasokan gas Indonesia ke Singapura tidak melanggar kontrak komersial yang berlaku. Menurutnya, volume gas yang dikurangi tetap berada dalam batas minimum penyaluran sesuai kesepakatan antara kedua negara.
Menurut Bahlil, pemerintah Indonesia melakukan pemangkasan pasokan gas sebesar 31 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD) dari total ekspor yang mencapai sekitar 409,5 MMSCFD. Angka ini setara dengan sekitar 8 persen dari total volume gas yang sebelumnya disalurkan ke Singapura.
"Saya ulangi, jumlah yang kita potong sebagian itu masih dalam batas kontrak minimum. Batas kontrak minimum kita itu adalah sekitar 91 sampai 92 persen, dan kita baru memotong sekitar delapan persen. Terkecuali kita potong 10 persen, itu baru kita melanggar kontrak," ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, dikutip Selasa (27/10/2026).
Pemangkasan pasokan gas tersebut berasal dari dua jalur utama, yaitu wilayah Laut Natuna dan Sumatra. Dari total ekspor yang dilakukan, pemerintah memutuskan untuk mengurangi penyaluran sebesar 31 MMSCFD.
"Total ekspor gas kita ke Singapura itu dari dua tempat. Satu dari Laut Natuna, satu dari Sumatra. Itu totalnya sebesar 409,5 juta MMSCFD. Yang kemarin kita potong itu adalah 31 MMSCFD, jadi yang kita potong itu hanya kurang lebih sekitar 8 persen," kata Bahlil.
Rinciannya, pengurangan pasokan dari wilayah Natuna mencapai 15 MMSCFD, sedangkan dari Sumatra sebesar 16 MMSCFD. Penyesuaian ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan kontrak yang berlaku antara Indonesia dan Singapura.
Bahlil juga menekankan perbandingan antara volume gas yang dipangkas dan kebutuhan gas Singapura secara keseluruhan. Menurutnya, pemangkasan sebesar 31 MMSCFD hanya mencakup bagian kecil dari total konsumsi energi gas negara tersebut.
"Saya membaca berita, 31 MMSCFD itu ternyata baru 2 persen dari konsumsi negara sahabat kita. Jadi, kalau 409 MMSCFD, katakanlah kalau itu tidak jalan, itu berarti berapa persen itu. Saya baca di media itu ada sekitar 1.000 MMSCFD kebutuhan mereka, ya, 1.000 lebih, berarti kurang lebih sekitar 30 persen," kata Bahlil.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap menghormati perjanjian dagang internasional yang telah disepakati. Ia meminta pihak lain tidak meragukan komitmen Indonesia dalam memenuhi kewajiban kontraktual.
"Tetapi atas arahan Bapak Presiden Prabowo, negara kita adalah negara yang menghargai kontrak aturan. Jadi jangan ajarin Indonesia tentang komitmen untuk menjaga, menghargai kontrak. 31 MMSCFD yang kita potong itu adalah masih di batas kontrak minimum," tegas Bahlil.
"Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pandangan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengenai pentingnya kepatuhan terhadap kontrak komersial pasokan gas. Wong sebelumnya menegaskan bahwa importir gas di negaranya akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan mereka berdasarkan kontrak."
"Sekarang suplai gas tersebut dipenuhi melalui kontrak komersial. Kami berharap seluruh pihak memenuhi komitmennya, dan importir gas Singapura akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak tersebut," tegas Wong.
Pemerintah Indonesia juga tengah mendorong pemanfaatan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Pasokan gas menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung sektor pupuk, petrokimia, serta industri pengolahan mineral.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan energi domestik dengan kewajiban ekspor kepada mitra dagang. Bahlil menegaskan bahwa penyesuaian pasokan gas ke Singapura tetap dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kontrak yang berlaku.
Sementara itu, pemerintah terus berupaya menjaga ketahanan energi nasional guna memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) masyarakat. Bahlil menyatakan rencana melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara, termasuk India dan China, untuk memastikan ketersediaan pasokan energi bagi kebutuhan dalam negeri.
"Saya akan berangkat ke beberapa negara, termasuk India dan China untuk mendapatkan kepastian pasokan BBM ke depan," kata Bahlil.
Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga kesinambungan pasokan BBM nasional. Langkah tersebut juga bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan minyak dalam negeri sekaligus menjaga ketersediaan BBM di tengah dinamika pasar energi global.
Pemerintah berupaya memperkuat kerja sama dengan negara mitra guna mengamankan pasokan energi demi memenuhi kebutuhan masyarakat.