Kabar Harian - Hari yang seharusnya menjadi momen refleksi atas persatuan bangsa justru berubah menjadi malam yang penuh ketegangan di Yogyakarta. Aksi demonstrasi memperingati Hari Sumpah Pemuda pada Rabu, 28 Oktober 2026, yang sekaligus menjadi ajang evaluasi terhadap dua tahun masa kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, berakhir dengan bentrokan sengit antara massa dan aparat kepolisian hingga larut malam.

Awalnya, aksi berlangsung secara damai di kawasan Titik Nol Kilometer pada siang hari. Ribuan peserta dari berbagai kelompok—termasuk mahasiswa, pemuda, buruh, dan elemen masyarakat sipil—hadir untuk menyuarakan aspirasi mereka dengan tertib.

Namun, situasi mulai memburuk ketika massa bergerak ke arah utara menuju Gedung DPRD DIY. Gerbang gedung tersebut telah ditutup sejak pagi hari, yang kemudian menjadi titik krusial dalam eskalasi konflik.

Sebagian peserta demonstrasi mulai melemparkan petasan, kembang api, dan batu ke arah gerbang. Dorongan massa berhasil mendorong pintu masuk hingga bisa ditembus, dan sejumlah orang mencoba memasuki lobi gedung dewan.

Ketegangan yang meningkat membuat wisatawan yang sedang berada di kawasan tersebut merasa khawatir. Mereka pun berlindung ke dalam kompleks DPRD melalui masjid yang terletak di sisi utara gedung, bergabung dengan jemaah yang juga mencari tempat aman.

Polisi yang telah berjaga sejak pagi hari langsung bergerak menuju lobi untuk menghalau massa. Sementara itu, ratusan personel kepolisian lainnya disiagakan di sepanjang kawasan Malioboro guna menjaga ketertiban dan mencegah perluasan kerusuhan.

Ketegangan tidak hanya terjadi di lokasi utama. Pada pukul 19.42 WIB, polisi mengoperasikan satu unit water cannon untuk menyemprot massa yang masih bertahan di depan Gedung DPRD DIY. Air tekanan tinggi digunakan sebagai upaya menekan dorongan massa.

Di sepanjang Jalan Malioboro, asap dari spanduk dan baliho yang dibakar oleh massa mulai memenuhi udara. Suara petasan masih terdengar dari kejauhan, menciptakan suasana kacau dan menegangkan.

Massa sempat mundur ke arah Stasiun Tugu sebelum kembali maju ke depan gedung. Hingga pukul 20.36 WIB, kerumunan massa belum juga membubarkan diri, menunjukkan intensitas protes yang tinggi dan ketidakmampuan polisi untuk menyelesaikan situasi secara damai.

Puncak dari kericuhan terjadi pada pukul 20.45 WIB, ketika polisi melakukan tindakan pengepungan besar-besaran dengan mendorong massa ke arah perlintasan kereta api di Stasiun Tugu. Massa terdesak dan terdorong hingga menyeberangi jalur rel menuju Jalan Mangkubumi.

Selama proses tersebut, sejumlah warga dan petugas kepolisian dilaporkan mengalami luka-luka dan harus mendapatkan penanganan medis darurat di lokasi. Namun, jumlah pasti korban belum diketahui secara resmi oleh pihak berwenang.

Di samping bentrokan fisik, terjadi juga insiden lain yang menimpa sejumlah juru parkir. Mereka menjadi sasaran amukan massa dengan tuduhan telah melakukan kekerasan terhadap demonstran dalam aksi-aksi sebelumnya.

Di balik kerusuhan ini, massa membawa 12 tuntutan yang mencakup berbagai isu strategis. Tuntutan tersebut meliputi kenaikan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan acuan UMK sebesar Rp4.604.962, penurunan harga kebutuhan pokok, pengakuan karhutla sebagai bencana nasional, serta transparansi hak guna usaha lahan.

Selain itu, massa juga menuntut pengusutan dugaan korupsi, termasuk kasus Stadion Mandala Krida; kembalinya TNI ke barak; pembatalan rencana pembentukan batalyon teritorial; penghapusan program makan bergizi gratis dan digantikan dengan pendidikan gratis serta ilmiah; penghentian perampasan lahan dan eksploitasi sumber daya alam; serta jaminan kebebasan berekspresi dan penghentian kriminalisasi gerakan sosial, termasuk pembungkaman terhadap pengemudi ojek online.

Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian atau pemerintah daerah DIY mengenai jumlah korban, kemungkinan penangkapan, maupun respons terhadap 12 tuntutan yang disuarakan massa.

Satu-satunya respons yang terdengar di lapangan adalah imbauan berulang dari petugas kepolisian melalui pengeras suara, meminta massa untuk membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing.

Situasi masih dinamis hingga larut malam. Masyarakat kini menantikan klarifikasi resmi dari pemerintah pusat maupun daerah, serta langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk menanggapi tuntutan yang disuarakan pada hari yang seharusnya menjadi perayaan persatuan nasional.