Dalam sebuah video yang diunggah ke akun Instagram pribadinya, dr. Tirta Mandira Hudhi menyampaikan kritik tajam terhadap sejumlah warga netizen yang sering kali mengkritik aksi unjuk rasa dengan nada negatif. Menurutnya, hak untuk berpendapat secara bebas dan aman saat ini adalah hasil dari perjuangan keras selama masa Reformasi tahun 1998.
Tirta menanggapi komentar-komentar di media sosial yang menyebut bahwa demonstrasi mahasiswa serta masyarakat sipil mengganggu ketertiban umum. Ia meminta publik tidak lupa akan sejarah dan jangan bersikap angkuh terhadap kebebasan berbicara yang telah diperjuangkan oleh generasi sebelumnya. '"Agak tergelitik melihat pendapat orang di media sosial yang mengatakan, 'Ngapain sih demo-demo mengganggu orang?' Hei, Mas, Mbak, asal kamu tahu, kamu itu bisa cangkeman (bersuara) di medsos sekarang, bisa bebas berpendapat, itu karena efek demonstrasi yang dilakukan banyak elemen tahun 98 pas era reformasi,"' ujarnya dalam video tersebut.
'"Ia menggarisbawahi, andai gelombang aksi besar-besaran pada 1998 silam tidak pernah meletus, lanskap kebebasan berekspresi di tanah air dipastikan jauh berbeda dari apa yang dinikmati warganet saat ini."', tegas Tirta dengan analogi khasnya, sambil menjelaskan bahwa setiap aksi unjuk rasa memiliki dasar yang kuat dan sering kali mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Dalam pandangannya, isu-isu yang disampaikan massa aksi seperti masalah penggunaan anggaran negara hingga penegakan hukum adalah hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Ia juga menekankan bahwa kebebasan berpendapat tidak bisa dipisahkan dari reformasi 1998. '"Kalau saat itu tidak ada demonstrasi ramai-ramai tahun 98 itu, kamu mungkin kalau berpendapat sudah jadi tahu guling sekarang. Sudah dibungkus. Tidak bisa cangkeman bebas berpendapat, apalagi foto outfit muncul di era influencer, itu sudah tidak mungkin. Berpendapat sedikit saja digulung,"', imbuhnya sambil mengingatkan bahwa tanpa jalan panjang perjuangan tersebut, hak demokratis sekarang ini tak akan terwujud. Tirta meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi setiap aksi unjuk rasa dan menjaga semangat dialog serta perspektif historis.
Menurut Tirta, demonstrasi merupakan salah satu instrumen berpendapat yang sah dan dijamin dalam iklim negara republik. Ia memaklumi adanya anggapan bahwa aksi di jalanan kerap menimbulkan friksi atau ketidaknyamanan, namun ia menegaskan esensi demonstrasi adalah sarana desakan moral agar suara rakyat didengar oleh para pengambil kebijakan.
Tujuan demonstrasi itu didengar. Sekarang ini karena pemenang-pemenangnya yang di atas memegang jabatan itu sudah agak tidak mau mendengar pendapat, karena mereka merasa menang, merasa bebas,
Sebenarnya tuntutannya apa? Tuntutannya kan sama saja dari kemarin-kemarin. Evaluasi MBG, evaluasi alokasi dana, efisiensi anggaran, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perbaikan penanganan karhutla ke depannya, dan berantas korupsi. Sebenarnya sama, cuma entah mungkin telinganya agak tersumbat,
Tak hanya menangkis keluhan soal aksi demonstrasi, Tirta turut menyanggah pandangan miring yang menyebut tenaga medis atau dokter tidak elok ikut campur dalam urusan politik. Ia membeberkan fakta historis bahwa embrio pergerakan nasional Indonesia justru diarsiteki oleh kaum intelektual kedokteran.
Ada yang mengatakan, 'Kalau bisa dokter itu tidak usah berpolitik'. Lho, Anda lupa organisasi pertama di Indonesia, Boedi Oetomo itu dulu apa? Dokter semua! Jadi semua orang itu memiliki hak politik yang sama untuk berpendapat,
Menutup pandangannya, Tirta mengajak masyarakat luas untuk tetap merawat nalar kritis terhadap dinamika kebangsaan. Ia mengingatkan kembali bahwa berbagai kenyamanan fasilitas dan kebebasan hidup sehari-hari tidak hadir secara cuma-cuma, melainkan ditopang oleh keberanian para demonstran terdahulu.
Kalian bisa menikmati apa yang terjadi sekarang ini gara-gara orang-orang demo zaman dahulu. Jadi, aspirasi itu penting,