Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Upaya ini mencakup sejumlah kebijakan dan persiapan infrastruktur guna memastikan kelancaran arus transportasi di berbagai moda.
Salah satu inisiatif yang diusulkan adalah penerapan kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA). Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas pada puncak arus mudik dan balik Nataru.
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menilai bahwa kebijakan WFA dapat membantu mendistribusikan pergerakan kendaraan secara merata, sehingga tidak terjadi penumpukan pada hari-hari tertentu.
"Kita usulkan untuk dijadikan WFA untuk memecah volume arus lalu lintas di puncak arus mudik dan balik Nataru 2026–2027," ujar Aan dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 serta Persiapan Penyelenggaraan Masa Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 di kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
"Berdasarkan pemetaan Kemenhub, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 23 Desember 2026, sedangkan puncak arus balik diprediksi berlangsung pada 3 Januari 2027. Aan mengatakan, pihaknya akan membawa usulan WFA tersebut ke rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan."
"(Rapat) tadi usulannya (WFA) pada 21, 22 (Desember 2026) di awal, kemudian 4 (Januari 2027) di akhir, arus balik," ucap Aan.
Kemenhub juga menjalin koordinasi erat dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri serta kementerian terkait lainnya untuk menyusun rekayasa lalu lintas selama masa Nataru.
Langkah ini akan diwujudkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB), yang mencakup pengaturan kendaraan barang dan pemanfaatan jalur alternatif guna mengoptimalkan arus kendaraan.
Aan menyatakan bahwa persiapan dan sosialisasi kebijakan harus dilakukan lebih awal agar masyarakat memiliki waktu cukup untuk merencanakan perjalanan mereka.
Pada penyelenggaraan Nataru sebelumnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi mencapai 87 persen, yang menjadi acuan positif bagi penyusunan strategi tahun ini.
"Tujuannya semuanya bisa kita selesaikan lebih awal dan kita bisa informasikan kepada masyarakat juga lebih awal, sehingga masyarakat bisa merencanakan kegiatan perjalanan lebih awal," kata Aan.
Di bidang transportasi laut, Kemenhub memperkuat pengawasan keselamatan dengan melakukan pemeriksaan kelaikan kapal atau ramp check terhadap ribuan armada.
Plt Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Lollan Panjaitan, menyatakan bahwa pemeriksaan akan dilakukan di 130 unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di berbagai wilayah.
"Untuk persiapan Nataru, kita mengadakan ramp check di 130 UPT (Unit Pelaksana Teknis). 2.400 kapal yang akan kita cek," ujar Lollan dalam konferensi pers di kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Pemeriksaan tidak hanya melibatkan kelengkapan dokumen, tetapi juga mencakup kondisi fisik kapal, sistem permesinan, serta fasilitas keselamatan penumpang.
Kemenhub telah menjadwalkan pemeriksaan dimulai dari awal Desember 2026 guna memastikan seluruh armada siap beroperasi selama masa liburan.
Lollan menyebut bahwa kapasitas angkutan laut yang disiapkan mencapai sekitar 331 ribu penumpang untuk menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat.
Kemenhub memperkirakan jumlah penumpang kapal pada Nataru tahun ini akan meningkat sekitar 5 persen dibandingkan periode sebelumnya.
"Ini akan mencapai sekitar kapasitas 331 ribu penumpang yang kita siapkan dan (ramp check) ini akan bergulir mulai dari awal Desember," ucap Lollan.
"Saat ini kami masih menunggu dari hasil survei, tapi ada perhitungan atas diskusi kita, masih ada peningkatan sekitar lima persen (penumpang kapal pada Nataru 2026–2027)," kata Lollan.
Untuk mengantisipasi potensi kepadatan kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Kemenhub menyiapkan rute alternatif penyeberangan ke Bali.
Peningkatan arus kendaraan menuju pelabuhan ini dikhawatirkan akan memperburuk antrean penyeberangan, terutama pada puncak liburan.
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah pelabuhan alternatif di wilayah Banyuwangi dan Bali.
"Kita sudah memitigasi kemungkinan akan derasnya arus ke Bali. Ada beberapa dermaga atau pelabuhan alternatif, baik di sisi Banyuwangi maupun di sisi Gilimanuk atau di Bali," ucap Aan.
"Kemenhub mengkaji pemanfaatan Pelabuhan Jangkar di Situbondo dan Pelabuhan Tanjung Wangi di Banyuwangi sebagai titik keberangkatan alternatif menuju Pelabuhan Celukan Bawang di Buleleng, Bali. Rute tersebut direncanakan untuk melayani kendaraan pribadi dan kendaraan barang golongan V ke bawah."
"Ini rencana yang akan kita peruntukkan untuk kendaraan angkutan pribadi dan kendaraan barang golongan V ke bawah. Itu yang ke arah Celukan Bawang," lanjut Aan.
"Penggunaan pelabuhan alternatif juga menjadi langkah antisipasi selama peningkatan kapasitas dermaga di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk berlangsung. Dengan begitu, arus kendaraan diharapkan tetap terkendali tanpa menghambat pekerjaan konstruksi di kedua pelabuhan utama tersebut."
"Ini kan mengantisipasi adanya peningkatan kapasitas, ya, pembangunan peningkatan kapasitas di mana, Ketapang dan Gilimanuk, sehingga kita antisipasi selama masa Nataru ini kita operasionalkan itu," ungkap Aan.
"Kemenhub menargetkan peningkatan kapasitas dermaga Ketapang dan Gilimanuk rampung sebelum masa Angkutan Lebaran 2027. Setelah pekerjaan selesai, kedua pelabuhan diharapkan mampu melayani lebih banyak kendaraan, termasuk kapal feri berukuran besar hingga 5.000 gross tonnage (GT)."
"Kalau sudah selesai nanti, di Lebaran mudah-mudahan sudah selesai dua dermaga ini, jadi akan lebih banyak lagi menampung atau mengangkut kendaraan," kata Aan.