Dua Tahun Prabowo-Gibran, Ketahanan Pangan Nasional Cetak Rekor Bersejarah

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah mencatat sejumlah pencapaian di bidang pertanian selama dua tahun masa jabatan mereka hingga Oktober 2026. Berbagai program pemerintah berhasil mendorong peningkatan produksi beras dan jagung sepanjang tahun 2025, serta mencatat rekor penyerapan hasil panen dalam negeri pada tahun 2026.

Pemerintah menerapkan berbagai strategi untuk memperkuat ketahanan pangan, mulai dari menetapkan harga pembelian gabah yang menguntungkan petani, memperluas jaringan irigasi, hingga menyediakan sarana produksi pertanian. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat rantai pasok pangan domestik sekaligus mendorong kemandirian pangan nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa produksi padi nasional pada tahun 2025 mencapai 60,21 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), naik sebesar 13,29 persen dibandingkan dengan produksi tahun 2024 yang sebesar 53,14 juta ton. Produksi ini setara dengan 34,69 juta ton beras untuk kebutuhan masyarakat, meningkat 4,07 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan produksi padi terjadi bersamaan dengan peningkatan luas panen di berbagai sentra pertanian. Luas panen padi nasional mencapai 11,32 juta hektare, meningkat 12,69 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh penyediaan benih unggul, pupuk bersubsidi, serta berbagai program pemerintah yang telah diterapkan.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan telah memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan produksi beras dan jagung sekaligus mendukung kesejahteraan petani melalui harga pembelian yang menguntungkan.

Kinerja positif juga terlihat pada komoditas jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa produksi jagung selama tahun 2025 mencapai 16,16 juta ton, naik sebesar 6,74 persen dibandingkan produksi pada tahun 2024 yang berjumlah 15,14 juta ton.

Peningkatan produksi jagung ini memperkuat pasokan bahan baku pakan ternak serta mendukung upaya diversifikasi pangan nasional. Stabilitas harga hasil panen juga menjadi faktor penting dalam menjaga kelangsungan usaha tani dan mendorong para petani untuk terus menjaga produktivitas mereka.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas strategis utama guna menghadapi ancaman krisis iklim dan ketidakpastian geopolitik global. Pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mengantisipasi risiko kekeringan panjang serta fenomena El Nino yang berpotensi mengganggu aktivitas produksi pertanian.

Prabowo menegaskan pencapaian kemandirian pangan nasional saat menghadiri acara silaturahmi bersama para santri dan kiai di Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur.

"Alhamdulillah swasembada pangan sudah, cadangan pangan kita cukup," kata Prabowo beberapa waktu lalu.

Rekor Penyerapan Bulog dan Penguatan Cadangan Beras Keberhasilan produksi di sektor hulu turut mendorong peningkatan penyerapan hasil panen petani oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Hingga 11 Oktober 2026, Bulog mencatat pengadaan gabah dan beras dalam negeri sebesar 4.131.492 ton setara beras. Realisasi tersebut melampaui target pemerintah sebesar 4 juta ton, dengan pencapaian 103,29 persen. Angka itu juga melampaui pengadaan sepanjang 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras, sekaligus menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah Bulog berdasarkan data yang disampaikan. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengapresiasi kerja sama berbagai pihak dalam mendukung penyerapan hasil panen petani. Ia menilai kolaborasi pemerintah, petani, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam pencapaian tersebut. "Keberhasilan melampaui target ini menjadi bukti bahwa dengan kerja bersama, amanah Pemerintah dapat kita jalankan secara optimal," ujar Ahmad Rizal.

Pemerintah telah memperkuat pengelolaan stok beras guna menjamin ketersediaan pasokan dan menjaga harga yang terjangkau bagi masyarakat. Badan Pangan Nasional melaporkan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah mencapai 4,6 juta ton pada tanggal 18 September 2026.

Selain mempertahankan cadangan beras, pemerintah terus melanjutkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di berbagai pasar tradisional. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat untuk periode Oktober hingga Desember 2026, dengan rincian alokasi sebesar 10 kilogram per keluarga setiap bulan.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memimpin upaya menjaga ketersediaan dan distribusi beras di berbagai wilayah, termasuk daerah perbatasan dan daerah penyangga. Ia menegaskan bahwa stok beras nasional tetap cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Stok kita di Bulog, hari ini masih ada 4,6 juta ton," ujar Amran saat mengunjungi penyaluran bantuan pangan di Pekanbaru, Riau, pada 17 September 2026.

Pemerintah juga mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Langkah ini bertujuan melindungi petani dari penurunan harga saat panen raya serta memberikan kepastian pendapatan bagi pelaku usaha pertanian.

Kepastian harga dan penyerapan hasil panen diharapkan mendorong petani mempertahankan produktivitas lahan. Kedua kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pertanian dan mengurangi risiko alih fungsi lahan sawah produktif.

Sejumlah daerah di Sumatera mencatat peningkatan produksi padi sepanjang 2025. Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan produksi yang menonjol, mencapai 3,63 juta ton GKG atau meningkat 24,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Aceh, Sumatera Utara, dan Lampung juga berperan dalam menopang pasokan pangan nasional. Ketiga provinsi tersebut menjadi bagian dari jaringan sentra produksi yang memasok kebutuhan beras untuk wilayahnya maupun daerah lain.

Pulau Jawa tetap menjadi salah satu tulang punggung produksi beras nasional. Jawa Timur menghasilkan 10,44 juta ton GKG sepanjang 2025, sedangkan Jawa Barat mencatat produksi 10,23 juta ton GKG.

Menjaga Lumbung Pangan Daerah hingga Cetak Sawah di Papua

Sejumlah daerah di Sumatera mencatat peningkatan produksi padi sepanjang 2025. Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan produksi yang menonjol, mencapai 3,63 juta ton GKG atau meningkat 24,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Produksi dari kedua provinsi tersebut memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan beras di berbagai daerah, termasuk kota-kota besar dan wilayah di luar Jawa. Upaya peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul dan penerapan teknik budidaya yang tepat menjadi bagian dari strategi untuk menjaga hasil panen.

Di wilayah lain, Kalimantan Selatan mencatatkan produksi padi sekitar 1,18 juta ton GKG pada tahun 2025, mengalami peningkatan sebesar 14,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan kontribusi wilayah di luar sentra produksi utama dalam mendukung pasokan pangan nasional.

Nusa Tenggara Barat juga mencatat peningkatan produksi padi sebesar 17,56 persen hingga mencapai 1,71 juta ton GKG. Dukungan sistem pengairan, termasuk pemanfaatan embung dan pompanisasi, menjadi bagian dari upaya menjaga produktivitas pertanian di tengah tantangan iklim kering.

Sulawesi Selatan memperkuat posisinya sebagai sentra pangan di kawasan timur Indonesia. Produksi padi provinsi tersebut mencapai 5,47 juta ton GKG sepanjang tahun 2025, meningkat 13,45 persen dibandingkan dengan tahun 2024.

Hasil panen dari Sulawesi Selatan juga berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan di berbagai wilayah, termasuk kawasan timur Nusantara. Penguatan distribusi antarpulau menjadi langkah penting untuk menjaga kelancaran pasokan dan mengurangi kesenjangan harga beras antarwilayah.

Sementara itu, Papua Selatan mulai memperkuat kontribusinya terhadap produksi pangan nasional dengan mencatatkan produksi padi sebesar 362,54 ribu ton GKG selama tahun 2025.

Kementerian Pertanian telah memperluas basis produksi di Tanah Papua melalui pencetakan sawah baru yang mencapai luas 83.030 hektare hingga tahun 2026. Selain itu, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan penggunaan 54.399 hektare lahan yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal guna mendukung peningkatan produksi pangan.

Pengembangan pertanian di Papua harus disertai dengan pendampingan terhadap petani lokal, penyediaan sarana produksi, akses air, serta kepastian pengelolaan lahan yang menghormati hak-hak masyarakat adat. Dengan pendekatan ini, diharapkan modernisasi pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Dukungan infrastruktur irigasi dan pasokan air juga menjadi fokus pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 589.606 hektare pada tahun 2025, dengan target cakupan layanan mencapai 750.000 hektare pada tahun 2026.

Peningkatan infrastruktur ini bertujuan untuk mendukung pengembangan pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa semua upaya tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua dalam jangka panjang.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, termasuk dalam mendukung produktivitas pertanian. Menurutnya, infrastruktur yang memadai merupakan bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Seluruh capaian ini merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam memastikan infrastruktur mendukung ketahanan pangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi daerah," kata Dody.

Ketersediaan air yang cukup memungkinkan petani meningkatkan intensitas penanaman dalam satu tahun. Selain itu, pembangunan bendungan dan perbaikan jaringan irigasi membantu mengelola pasokan air selama musim kemarau sekaligus mendukung pengendalian risiko banjir pada saat musim hujan.

Sentuhan Smart Farming dan Akselerasi Digitalisasi Desa

Pemerintah juga mendorong modernisasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi digital, kecerdasan buatan, serta Internet of Things (IoT). Teknologi ini dapat membantu petani memantau kelembapan tanah, kondisi cuaca, dan kebutuhan unsur hara untuk menentukan langkah budidaya secara lebih tepat.

Penerapan sensor tanah di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dilaporkan berhasil menurunkan penggunaan pupuk kimia dari 1.600 kilogram menjadi 750 kilogram per hektare, atau mengurangi sekitar 53 persen. Teknologi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya produksi tetapi juga mendukung pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan.

Pemanfaatan teknologi digital juga telah merambah ke sektor perikanan budidaya. Petani ikan nila di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menggunakan sensor untuk memantau kualitas air kolam guna meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlanjutan usaha mereka.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mendorong agar transformasi digital mencapai masyarakat pedesaan, termasuk para petani di daerah sentra produksi pangan. Ia menekankan bahwa pemanfaatan teknologi sangat penting untuk mendukung program swasembada pangan yang digerakkan oleh pemerintah.

"Teknologi digital jangan hanya dinikmati di perkotaan, tetapi harus masuk ke desa-desa untuk mendukung program swasembada pangan Presiden," ujar Meutya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2026).

Kementerian Komunikasi dan Digital juga berupaya memperluas jaringan telekomunikasi serta akses internet di wilayah produksi pangan. Ketersediaan konektivitas ini diharapkan dapat membantu petani untuk mengakses informasi harga pasar, memperoleh pengetahuan budidaya, dan mengembangkan usaha pertanian yang berbasis teknologi.

Meskipun telah mencapai beberapa pencapaian, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan stabilitas harga pangan serta kelancaran distribusi antarpulau. Data dari BPS mengenai perkembangan produksi beras bulanan pada Agustus 2026 juga menjadi perhatian khusus untuk memastikan kelangsungan pasokan hingga akhir tahun.

Memasuki tahun ketiga masa pemerintahan, kementerian terkait dan pemerintah daerah harus tetap menjaga konsistensi dalam program produksi, penyerapan hasil panen, pengelolaan cadangan, serta distribusi pangan. Langkah-langkah ini sangat penting agar peningkatan produksi benar-benar dirasakan oleh masyarakat melalui pasokan yang stabil dan harga yang terjangkau.

Berbagai pencapaian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional, mulai dari Sabang hingga Merauke. Keberlanjutan program, pemerataan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan petani akan menjadi faktor penentu dalam menentukan kemampuan Indonesia menjaga kemandirian pangan di tengah berbagai tantangan global.