Kemarahan publik olahraga Tanah Air mencapai titik puncak setelah kabar mengejutkan datang dari Malaysia, yang secara sepihak dan kontroversial menghapus cabang olahraga dayung dari gelaran SEA Games 2027. Keputusan ini memicu dugaan penjegalan terhadap kontingen Merah Putih, mengingat dayung selama ini menjadi sumber medali emas terbanyak bagi Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Perasaan sesak dan kehancuran kini menghiasi para atlet dayung nasional yang telah berkorban darah, keringat, dan air mata dalam latihan intensif setiap hari. Harapan untuk mengibarkan bendera Merah Putih di podium tertinggi tiba-tiba dirampas oleh intrik politik yang jauh dari nilai sportivitas.

Dayung selama ini menjadi ancaman besar bagi lawan-lawan Indonesia setiap kali perahu meluncur di atas air. Menghilangkan cabor andalan ini berarti memangkas puluhan peluang medali emas yang seharusnya bisa diraih oleh atlet nasional.

Kekecewaan ini semakin dalam karena keputusan tersebut diambil setelah adanya pengingkaran janji dari pihak tuan rumah. Diplomasi yang sempat dibangun di belakang layar hancur berkeping-keping, meninggalkan luka mendalam bagi seluruh insan olahraga Indonesia.

Petaka bagi kontingen Merah Putih dimulai dari sidang Southeast Asian Games Federation (SEAGF) yang diadakan pada 30 Oktober 2026 di Bangkok, Thailand. Dalam forum tersebut, 43 cabang olahraga dengan total 473 nomor pertandingan disahkan untuk SEA Games 2027 yang akan berlangsung pada 18 hingga 29 September 2027.

Namun, dari daftar tersebut, delapan cabang olahraga resmi dihapus, termasuk gulat, kickboxing, jujitsu, surfing, catur, bola tangan, dan dayung yang mencakup rowing, canoeing, serta traditional boat race.

Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI) langsung menyampaikan keprihatinan melalui rilis resmi pada Selasa. Mereka menilai keputusan Malaysia merugikan posisi tawar Indonesia sebagai kekuatan dayung regional.

PB PODSI mengungkap fakta bahwa mereka telah melakukan lobi diplomasi intensif sebelum sidang penentuan. Namun, pihak Malaysia justru mengingkari kesepakatan yang telah disepakati, memicu ketegangan dalam hubungan olahraga antarnegara.

Dampak keputusan ini tidak hanya mengganggu mental atlet Indonesia, tetapi juga menghancurkan program pembinaan jangka panjang negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, Singapura, dan Filipina yang berupaya membangun basis olahraga menuju Olimpiade.

Pencoretan nomor dayung secara brutal ini dinilai merusak siklus regenerasi atlet yang telah direncanakan bertahun-tahun dengan biaya besar. Cabang olahraga dayung bukan hanya kompetisi musiman, tetapi menjadi pilar utama dalam Olimpiade yang memerlukan pembinaan terstruktur tanpa jeda kompetisi.

PB PODSI menolak tegas setiap tuduhan negatif yang mungkin diajukan pihak penyelenggara untuk membenarkan pemangkasan cabang olahraga bergengsi ini. Menghapus cabang Olimpiade dari ajang olahraga regional dinilai merusak marwah sportivitas dan bertentangan dengan semangat olimpisme.

Merespons isu yang berkembang di kalangan penggemar olahraga terkait pasrahnya kontingen Indonesia, federasi menegaskan tidak akan menerima perlakuan diskriminatif ini. Tangisan para pendayung di danau pelatnas harus dibayar dengan perlawanan diplomasi tingkat tinggi, demikian pernyataan resmi organisasi.

Untuk menyelamatkan masa depan atlet yang telah berkorban, PB PODSI meminta Kemenpora RI dan Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) segera bertindak tegas. Pemerintah diminta bersikap keras menghadapi tindakan tuan rumah yang merusak keadilan kompetisi.

Langkah konkret yang diminta adalah mengajukan nota keberatan resmi ke SEAGF dan Olympic Council of Malaysia (OCM) agar keputusan pencoretan dayung segera ditinjau ulang sebelum regulasi ditetapkan permanen. Diplomasi olahraga Indonesia perlu cepat memanfaatkan dukungan negara tetangga yang terdampak.

Meski sedang dilanda kekecewaan, PB PODSI menegaskan komitmen untuk menjaga program pelatnas dayung agar fokus tetap teralihkan ke kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028 mendatang.

Kini, tugas berat ada di tangan pemerintah dan otoritas olahraga nasional untuk memperjuangkan hak atlet di meja diplomasi regional. PB PODSI secara terbuka meminta dukungan moril dari seluruh rakyat Indonesia agar semangat para atlet dayung tidak pernah padam.