Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyampaikan sejumlah pencapaian serta langkah perbaikan yang telah dilakukan lembaga tersebut dalam kurun waktu 100 hari sejak menjabat pada 22 Juli 2026. Pembenahan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari efisiensi anggaran, penertiban data penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penguatan pengawasan terhadap operasional dapur.

Salah satu hasil utama yang dicatat oleh BGN adalah penghematan anggaran belanja operasional sebesar Rp44 triliun. Dana hasil efisiensi tersebut dikembalikan ke kas negara sebagai bagian dari upaya menata penggunaan anggaran agar lebih efektif dan transparan.

Sudaryono menjelaskan bahwa efisiensi dilakukan dengan melakukan tinjauan ulang terhadap pos-pos belanja yang dianggap tidak mendesak. Selain itu, BGN juga mengevaluasi kontrak kerja sama serta alokasi logistik guna memastikan anggaran digunakan sesuai kebutuhan dan tujuan program.

Selain efisiensi anggaran, BGN juga mengungkapkan adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan program MBG. Menurut Sudaryono, sejumlah pihak diduga mendaftarkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan identitas perusahaan fiktif.

Temuan tersebut menjadi salah satu alasan utama mengapa BGN memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan. Langkah ini diambil untuk menjamin keabsahan dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan makanan.

Sudaryono juga menyampaikan responsnya terhadap kritik dan demonstrasi yang muncul selama proses pembenahan berlangsung. Ia menegaskan bahwa BGN tetap terbuka terhadap masukan publik.

"Saya ini setiap hari didemo. Tapi kami elus dada. Apa pun ya dalam negara demokrasi ini orang boleh mengutarakan pendapatnya, orang boleh menuntut, orang boleh kemudian mengekspresikan harapan dan juga ini kami tidak anti kritik, kami enggak ada masalah," ujarnya.

Menurut Sudaryono, masukan dan protes dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi penting dalam memperbaiki pelaksanaan program MBG. Ia menekankan bahwa transparansi dan partisipasi publik merupakan bagian integral dari reformasi yang sedang dilakukan.

Langkah berikutnya dalam pembenahan adalah penertiban data penerima manfaat. Dari data awal yang mencakup sekitar 63 juta nama, BGN menemukan sekitar enam juta data ganda.

Salah satu kasus data ganda yang ditemukan adalah terkait siswa yang tercatat secara bersamaan sebagai santri pondok pesantren dan murid madrasah. Hal ini menunjukkan adanya ketidakakuratan dalam pendataan awal.

Setelah melalui proses verifikasi, Sudaryono menyebut bahwa jumlah penerima manfaat yang menerima makanan setiap hari kini mencapai 58 juta orang.

"Yang benar adalah 58 juta tiap hari kita kasih makan, 58 juta orang kita kasih makan. Sampai saat ini anggaran yang sudah kita pakai adalah Rp165 triliun," ujarnya.

Penertiban data ini diharapkan dapat memastikan penyaluran makanan lebih tepat sasaran dan menghindari pemborosan anggaran akibat penerima yang tidak layak.

BGN juga memperkuat standar operasional dapur untuk menjaga kualitas serta keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

Salah satu langkah konkret adalah mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas dapur memenuhi standar kesehatan.

Selain itu, pengelola dapur diwajibkan mempekerjakan juru masak profesional agar proses pengolahan makanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

"Terus kemudian kami wajibkan semua dapur harus punya juru masak atau ada chef-nya. Kalau enggak ada chef-nya, kacau," kata Sudaryono dalam paparannya di Gedung Usmar Ismail Hall, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

"BGN juga menekankan pentingnya melibatkan pelaku usaha lokal dalam pelaksanaan program MBG. Menurut Sudaryono, penyerahan pengelolaan kepada perusahaan katering besar mungkin dapat memudahkan penerapan standar, tetapi berpotensi mengurangi ruang pemberdayaan usaha masyarakat."

"Kalau mau enggak ada masalah sama sekali, dikasih saja ke perusahaan catering besar. Mungkin tiga atau empat biji, sudah pasti standarnya bagus semua. Tapi kan enggak. Kita mau ada pemberdayaan," jelas dia.

"Pelibatan usaha lokal membutuhkan pendampingan agar para pekerja dapur dapat menerapkan prosedur kebersihan dengan benar. Sudaryono mencontohkan, sebagian pekerja masih perlu beradaptasi dengan standar pengolahan makanan yang mengharuskan penggunaan meja kerja bersih."

"Dia biasa motong kubis di lantai di rumahnya, begitu disuruh motong di meja, enggak bisa. Ini harus di-training," kata Sudaryono.

Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, BGN telah menyiapkan pelatihan khusus bagi para pekerja di dapur. Pelatihan ini mencakup pengolahan bahan makanan, pemilahan sampah, serta kebersihan peralatan memasak.

Tujuan dari pelatihan ini adalah membantu pengelola dapur memenuhi standar sanitasi yang berlaku dan meningkatkan kualitas layanan makanan.

Penguatan pengawasan juga dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Sudaryono menyatakan bahwa BGN telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar kepala daerah melakukan inspeksi mendadak ke dapur MBG.

Inspeksi tersebut mencakup penilaian terhadap standar kebersihan dan kapasitas pelayanan, guna memastikan kinerja dapur sesuai harapan.

"Kemarin kami sudah koordinasi dengan Pak Mendagri, jadi nanti kepala daerah itu semua sidak dapur. Jadi standar dapurnya dan kapasitas dapurnya semua dinilai. Ini adalah inovasi kita," tutur Sudaryono.

Berdasarkan hasil uji coba skema pengawasan di sekitar 70 titik dapur percontohan, BGN telah mengumpulkan data evaluasi yang akan menjadi acuan sebelum penerapan secara nasional.

Penguatan pemantauan juga dilakukan melalui pemasangan sekitar 300 kamera pengawas atau CCTV di sejumlah dapur MBG.

Rekaman CCTV yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh pengelola dapur kini direncanakan terhubung langsung ke pusat pemantauan pusat.

Teknologi ini akan didukung oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pemantauan.

"Jadi dapur itu sudah ada CCTV-nya. CCTV lokal. Maka yang kami lakukan adalah kami ingin CCTV yang gambarnya dinikmati oleh si pemilik dapur itu kemudian bisa kami nikmati dengan cara dikoneksikan ke pusat, kemudian dikasih Artificial Intelligence," jelas Sudaryono.

Sistem berbasis AI diharapkan mampu mendeteksi potensi pelanggaran secara real-time, seperti petugas yang tidak menggunakan perlengkapan pelindung atau mengabaikan kebersihan area kerja.

Berbagai pembenahan ini merupakan bagian dari upaya menyempurnakan tata kelola program MBG. Ke depan, BGN berkomitmen untuk memperkuat pendataan, standar sanitasi, pemberdayaan usaha lokal, serta pengawasan digital.

Tujuan akhirnya adalah menciptakan pelaksanaan program yang lebih tertib, akuntabel, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.